Pemegang Rekor, Jokowi Pantas Masuk MURI sebagai Pembuat Utang Terbesar Sepanjang Sejarah

Utang Indonesia bakal makin menumpuk. Pemerintah sudah merancang utang dalam RAPBN 2016.  “Siapa yang mau bayar. Anak cucu kita nanti. Kok membebani mereka,” kata pengamat ekonomi politik, Salamuddin Daeng, Jumat (6/11).

Dalam RAPBN 2016, pemerintah berencana mencetak Surat Utang Negara (SUN) senilai Rp326,27 triliun dan pinjaman langsung luar negeri senilai Rp72,83 triliun. Dengan demikian total utang yang akan di cetak Jokowi tahun 2016 senilai Rp399,10 triliun.

Sepanjang sejarah RI, ia mengungkap ini utang dalam jumlah paling besar yang dibuat oleh pemerintah dalam setahun.

Dengan demikian, ia menegaskan Presiden Jokowi adalah pemegang record dalam hal membuat utang. Presiden yang terpilih langsung dalam pemilu 2014 ini pantas untuk kita masukan namanya ke dalam Museum Record Indonesia (MURI) sebagai pembuat utang terbesar sepanjang sejarah.

Tahun lalu 2014/2015, lanjutnya, pemerintah Jokowi telah mencetak SUN senilai Rp132 triliun dan utang luar negeri langsung senilai Rp49 triliun. Selama satu tahun masa pemerintahannya Jokowi telah mencetak Rp181 triliun.

Jumlah tersebut belum termasuk utang dari hasil penjualan saham BUMN dan utang yang diharapkan diperoleh BUMN dari luar negeri.

Sebagaimana diketahui, bahwa pemerintah juga merancang Penyertaan Modal Negara (PMN) atau subsidi kepada BUMN dalam tahun 2016 senilai Rp48 triliun. Tahun 2015 lalu pemerintah mensubsidi BUMN senilai Rp70 triliun dan belum jelas pertanggungjawabannya hingga saat ini.

Utang dan subsidi BUMN akan dijadikan dasar untuk merealisasikan ambisi membangun infrastruktur pemerintah Jokowi-JK.

Proyek tersebut adalah proyek Public Private Partnership (PPP) yakni proyek swasta yang dijamin oleh pemerintah melalui APBN.

Apa dampaknya bagi rakyat? Menurut Salamuddin Daeng, rakyat akan semakin dibebani oleh kenaikan harga dan jasa yang dijual pemerintah dan swasta kepada rakyat.

Tarif tol akan naik, tarif listrik akan naik, harga pupuk akan naik, tarif kereta akan naik. Semua harus dibayar mahal oleh rakyat agar pemerintah dan swasta tetap bisa untung dan membayar utang luar negeri mereka. “Bahkan dampak utang ini akan menjadi beban anak cucu di masa mendatang,” tandas Salamuddin